Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

HAK WARIS DAN KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN MENURUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Memahami Paten (berdasar undang-undang No. 13 th 2016 dan perjanjian trips)

Memahami Paten (berdasar undang-undang No. 13 th 2016 dan perjanjian trips)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN DI DESA ADAT LAIKIT SULAWESI UTARA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN PP NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG LALAPELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM SUAMI ISTRI TERHADAP AKTA PERNIKAHAN YANG DIPALSUKAN OLEH OKNUM PEGAWAI PENCATAT AKTA NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN ORANG TUA ANGKAT UNTUK MEMBERITAHU ANAK ANGKATNYA MENGENAI ASALUSUL DAN ORANG TUA KANDUNGNYA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM ORANG TUA ANGKAT UNTUK MEMPERTAHANKAN ANAK ANGKATNYA YANG AKAN DIAMBIL KEMBALI OLEH IBU KANDUNGNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLIGAMI DITINJAUN DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Putusan Mahkamah agung No 39 K/SIP/1968 Tentang status Harta Peninggalan Dihubungkan Dengan Hak Waris Isteri Terhadap Harta Suami Dalam Hukum waris adat Minangkabau

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM DAN KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA YANG MENGATUR TENTANG ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA PASANGAN PRIA DAN WANITA BEDA KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS WARIS ANAK LI'AN DITINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN WARIS PAD BURGERLIJKWETBOEK (BW0

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1148/Pdt.G/2008.PA.Bdg TENTANG HAK ISTERI ATAS GUGATAN HARTA BERSAMA YANG BELUM TERBAGI SETELAH PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.39K /SIP/1968 Tentang Status Harta Pertinggalan Dihubungkan Dengan Hak Waris Isteri Terhadap harta Suami Dalam Hukum Waris Adat Minangkabau

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 388 K/AG/1994 TENTANG PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 384/K/TUN/2011 TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 357/MENKES/SK/R/III/2010 MENGENAI IZIN POLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR REG : 210.K/A.G./1996 MENGENAI HAK HADHONAH ATAS ANAK DARI ORANG TUA YANG BERBEDA AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG HARTA WARISAN UNTUK AHLI WARIS YANG TIDAK TERCANTUM DALAM SURAT KETERANGAN WARIS MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 508/PDT/2002/PT BDG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PENYANGKALAN PENGANGKATAN ANAK YANG TELAH MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I BANDUNG NOMOR 32/PDT/BANT/2004/PN.BDG TANGGAL 1 JUNI 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3713 K/Pdt/1994 Mengenai Perjanjian Perceraian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3113.K/PDT/1999, TANGGAL 30 AGUSTUS 2001 TENTANG HAK WARIS ANAK PIARA ATAU ANAK ASUH TERHADAP ORANG TUA ASUHNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 511 K/PDT/2001 TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR UTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS UNTUK MENETAPKAN PEMBAGIAN WARISAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REGISTER NOMOR:354 K/AG/1998 TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SURAT KETERANGAN WARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA ASLI DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP ANAK-ANAK JALANAN YANG MASIH MEMILIKI ORANG TUA YANG TINGGAL DI RUMAH SINGGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI DALAM PERKAWINAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP HAK MEWARIS ANAK KANDUNG DAN KEMENAKAN MENURUT SISTEM HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEKUENSI PENGINGKARAN SEORANG AYAH TERHADAP STATUS DAN HAK-HAK ANAK HASIL PERKAWINANNYA YANG SAH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM, UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONTRAK EKLUSIF ANTARA RUMAH PRODUKSI SINETRON DAN ARTIS CILIK DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN BAGI SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG HAMIL UNTUK MELANJUTKAN SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGANANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM SURAT WASIAT MOERDIONO KEPADA POPPY DHARSONO BERDASARKAN KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ANTARA SYECH PUJIONO DENGAN LUTFIANA ULFA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM BAGI PT. ALFA SEIRA TERHADAP PENGHENTIAN SEPIHAK DARI PERTAMINA TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN BORONGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM TERHADAP PERKARA NO. 2368/PDT.G/2012/P.A. BANDUNG TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK ADOPSI UNTUK MEMILIH WALI ORANG TUA YANG BERCERAI DIHUBUNGKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI OLEH PT JASA RAHARJA TERHADAP AHLI WARIS KORBAN KECELAKAAN PESAWAT YANG BELUM DITEMUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEWARISAN ADAT PADA MASYARAKAT BATAK MENDAILING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN MASYARAKAT PENDATANG (MINANGKABAU) DI KECAMATAN PANYABUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PEWARISAN ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEWARISAN ADAT PADA MASYARAKAT BATAK MENDAILING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN MASYARAKAT PENDATANG (MINANGKABAU) DI KECAMATAN PENYABUNGAN DENGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PEWARISAN ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN DI DESA MLARAS KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIAKIBATKAN PERCERAIAN DARI PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANGPEREMPUAN DITINJAU MENURUT HHUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIPISAHKAN DARI SALAH SATU ORANG TUA AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN ORANG TUA DITINJAU DARI HUKUM KEKELUARGAAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN KUASA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI AKIBAT KEKERASAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT ALIRAN KPERCAYAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SUMPAH POCONG DALAM SENGKETA TANAH WARIS ADAT MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SARMAULI SELAKU PENERIMA WARISAN DALAM HAL PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN SURAT WASIAT YANG TIDAK DITITIPKAN KE NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 932 KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PATRICIA SEBAGAI ISTRI DARI RENDRA ( SUAMI ) YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SIRRI DENGAN DIAN RETNO YANG DISERTAI TINDAKAN PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ISI PERJANJIAN PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM SEORANG NENEK MENJADI WALI ATAS CUCUNYA KETIKA IBU KANDUNG MASIH HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog