Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH DI LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG BURUH MIGRAN SERTA PRINSIP-PRINSIP KETE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN KETENTUAN KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP EKSTRAKSI OBAT-OBATAN TRADISIONAL YG DIKLAIM OLEH PIHAK ASING DIHUBUNGKAN DGN UU NO 14 THN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PENERIMA LISENSI MEREK YANG BERITIKAD BAIK ATAS PEMUTUSAN PERJANJIAN LISENSI MEREK SECARA SEPIHAK OLEH PEMEGANG LISENSI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ASAL JAWA BARAT DI MALAYSIA SEHUBUNGAN DENGAN PERBEDAAN ISI SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) DENGAN KENYATAAN DI LAPANGAN ANTARA PT. SUMBER DARMA BAKTI DAN PIHAK MUSYATI SDN BHD MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP UPAH TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG BEKERJA DI J.K WIRE HARNESS SDN.BHD MALAYSIA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA PENEMPATAN ANTARA PT DHARMAKARYA RAHARJA DENGAN J.K WIRE HARNESS SDN.BHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLLINDUNGAN HUKUM NASABAH KARTU KREDIT TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT DALAM HAL TERJADI PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG DIAJUKAN PEKERJA/BURUH YANG UPAHNYA BELUM DIBAYAR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP PEKERJA KONTRAK YANG TELAH DIPERPANJANG KONTRAKNYA LEBIH DARI SATU KALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM ATAS PERBUATAN KARYAWANNYA YANG TIDAK BERWENANG MEWAKILI PERUSAHAAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK KERJASAMA PADA SENGKETA ANTARA PT PUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA DAN PT POSEIDON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI DALAM PEMERIKSAAN KONEKSITAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK ATAS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR TERHADAP NASABAH BANK TERKAIT TAGIHAN KARTU KRDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KAPTEN PENERBANG (PILOT) DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA AKIBAT KELALAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DIKAITKAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANGûUNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENIPUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PENAYANGAN PROGRAM TELEVISI YANG MENGANDUNG KEKERASAN DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan terhadap unsur sifat melawan hukum dalam rindak pidana korupsi berdasarkan asas-asas hukum pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ANAK ASUH YANG DILAKSANAKAN OLEH GERAKAN ORANG TUA ASUH ( GN-OTA ) MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIKAITKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DENGAN ALASAN FORCE MAJEUR MENURUT KUH Perdata DAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS JASA PENGANGKUTAN TAKSI DI BANDARA YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARGOMETER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF F UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEPPRES NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KESALAHAN PENERAPAN DELIK PIDANA DALAM SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASSARKAN PASAL 143 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH DIRATIFIKASINYA INTERNAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT (ICCPR) MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYITAAN BOEDEL PAILIT DIKAITKAN DGN UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SERTA UU NO 8 THN 1981 TENTANG KITAB UU HK ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (PPNS DJBC) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS SODOMI YANG DILAKUKAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTNAG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYIARAN BERITA KRIMINAL DI TELEVISI DIKAITKAN DENGAN ASAS ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)DAN UU NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP SEORANG PEREMPUAN YANG MELAKUKAN PERBUATAN MENGHILANGKAN NYAWA ANAK KANDUNGNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 340 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN YANG DIBERIKAN PT. BANK NIAGA, Tbk TERHADAP PEMILIK PROYEK ATAS RISIKO WANPRESTASINYA KONTRAKTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN ASET TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KREDIT MACET ATAS KREDIT PENSIUNAN PADA BANK BTPN CABANG BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI MENGESAMPINGKAN PERKARA PIDANA DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH JAKSA AGUNG TERHADAP DELAPAN DEBITOR BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DAN IMPLIKASINYA DENGAN EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEKERJA KONTRAK DI PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk. DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELABELAN HALAL DR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DLM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL DIKAITKAN DGN UU NO 33 THN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DIKAITKAN DGN UU NO 8 THN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK PADA PT. HEINZ ABC INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA TERPIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DIKAITKAN DENGAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENEGAKAN DI INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN NARKOTIKA TRANSNASIONAL YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA INETRNET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGAWALAN PENGENDARA MOTOR BESAR YANG MELANGGAR RAMBU LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG TELAH DIAJUKAN LEBIH DAHULU OLEH TERPIDANA DI MAHKAMAH AGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAN ORANG TUA TUNGGAL DALAM PEMELIHARAAN ANAK-ANAKNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN DEBT COLLECTOR TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN KERJA ANTARA PENYIAR RADIO DENGAN PT RADIO EKA CITA SWARA BUANA (HARD ROCK FM BANDUNG) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA PT. UNILON TEXTILE INDUSTRIES DENGAN SERIKAT PEKERJA TEKSTIL UNILON SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog