Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA ANGKUTAN BUS KOTA TERHADAP RENDAHNYA KEAMANAN DAN KENYAMANAN BUS KOTA YANG TIDAK LAYAK JALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERMENHUB NO.98 TAHUN 2013 TENTANG STANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BENCANA ALAM YANG MENDAPAT BANTUAN MAKANAN KADALUARSA DARI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL HUBUNGAN KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM PENYELENGGARAAN MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU (MOPDB) DI SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIBADI (THE RIGHT OF PRIVACY) ATAS TOKOH REPUBLIK (REPUBLIC FIGURE) DARI KEBEBASAN PERS DIHUBUNGKAN DENGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT JAYAPURA BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTU PEMBANGUNAN DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum terhadap Hak Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Jayapura Berkaitan dengan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Pembangunan Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN PT. KERETA API (PERSERO) YANG TIDAK DIIKUTSERTAKAN DALAM PROGRAM JAMSOSTEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KOMPOSISI YANG TIDAK SESUAI DENGAN BAHAN YANG DIGUNAKAN PADA PRODUK MAKANAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIJUAL OLEH SHOWROOM SECARA TIDAK ASLI DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas dugaan terjadinya praktik monopoli dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi selular yang dilakukan PT Telkomsel dan PT Indonsat Tbk dalam analisis hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KENYAMANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENGGUNA JASA WAHANA KINCIR ANGIN PASAR MALAM CV PUTRA WISATA YANG ROBOH DI JAMBI DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMALSUAN SERTIFIKASI LABELISASI HALAL PRODUK KOSMETIKA SEBAGAI BENTUK LEGITIMASI KEHALALAN PRODUK DI INDONESIA DIKAITKAN DGN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI PULSA ISI ULANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN FIRST MEDIA ATAS PERUBAHAN PAKET LAYANAN INTERNET DAN TV KABEL SECARA SEPIHAK DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI BERGERAK (SELULER) DARI IKLAN YANG MEMUAT INFORMASI MENYESATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF YANG BELUM TERSTANDARISASI BERDASARKAN UU NO 8 TAHUHN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO 36 THN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF YANG BELUM TERSTANDARISASI BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) DITINJAU DR UU PERBANKAN DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJASAMA ANTARA MUSISI INDEPENDEN DENGAN PERUSAHAAN REKAMAN/LABEL MAYOR DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DALAM RUMAH TANGGA YANG MENGALAMI PENGANIYAAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DIINDUSTRI BORDIR KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PELINDUNGAN ANAK JO. UNDNAG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BERKAITAN DENGAN PENGUSAHA YANG MELALIKAN KEWAJIBANNYA PADA PERUSAHAAN PMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DI PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan retail swasta dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) dihubungkan dengan UU No.13 Th 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PT. RADIO MARA GITHA YANG DIPUTUSKAN HUBUNGAN KERJANYA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SATUAN PENGAMAN PADA PERUSAHAAN ALIH DAYA PT SIGAP PRIMA ASTREA DALAM HAL PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI RSU. VINA ESTETICA DITINJAU DARI PERMENAKER NO. PER-04/MEN/1989

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG BEKERJA PADA HARI LIBUR RESMI DI CV SETIA JAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUKO DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG OBJEKNYA DIJAMINKAN OLEH PENGEMBANG DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUMAH YANG TIDAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT SETELAH PELUNASAN DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO.1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan Pihak Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PIHAK LAIN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Sebagai Pemilik Alat dan Alat Angkut Dalam Perampasan Barang Bukti Pada Perkara Ilegal Logging dikaitkan Dengan Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YG DIRUGIKAN DIDALAM PERJANJIAN JUAL BELI PREORDER YG TERDAPAT KLAUSULA EKSENORASI DIKAITKAN DGN ASAS KESEIMBANGAN DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING TERKAIT PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG OLEH MANTAN KARYAWAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM UPAYA MENERAPKAN HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK DI PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN DALAM UPAYA PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA DITINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA KETURUNAN TIONGHOA DAN ARAB TERKAIT ADANYA DISKRIMINASI PENCATATAN KELAHIRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ZAKIR SEBAGAI KONSUMEN YANG KENDARAANNYA HILANG DI AREA PERPARKIRAN RESTORAN KAMPUNG DAUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INDIGENOUS PEOPLES (MASYARAKAT HUKUM ADAT) DALAM KAITANNYA DENGAN PEMANFAATAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI BIDANG OBAT-OBATAN BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PENGEMUDI MOBIL TRAVEL KETIKA MELAKSANAKAN TUGAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA OBJEK PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL YANG MEMBERIKAN FASILITAS GARANSI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN DR MAKANAN BAKSO BABI BERLEBEL HALAL DITINJAU DR UU NO 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OBAT TRADISIONAL CINA YANG BELUM TERDAFTAR DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENKES NOMOR 007 TAHUN 20112 TENTANG REGISTRASI OBAT TRADISIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK SEMENTARA-BERGILIRAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. PLN (PERSERO) MENURUT KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog