Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP STANDARISASI KEBISINGAN SUARA KENDARAAN SEPEDA BERMOTOR DI WILAYAH KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA JAYAPURA DIKAITKAN DENGAN UU NO.23TAHUN2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PASAL 58 JO. PASAL 279 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 OLEH APARAT KEPOLISIAN TERKAIT MARAKNYA PEMASANGAN LAMPU MENYILAUKAN PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENELAAHAN KRITERIA JIWA YANG CACAT DALAM PERTUMBUHAN DAN PENYAKIT KEJIWAAN PADA PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM HAL MENIADAKAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENELANTARAN ANAK OLEH KEDUA ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF ABOLISIONISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Keadilan Pada Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan Terhadap Hubungan Kerja Dalam Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Keadilan Pada Kebijakan Ketenagakerjaan Terhadap Hubungan Kerja Dalam Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh detasemen khusus 88 anti teror kepolisian republik indonesia ditinjau dari sistem peradilan pidana indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG รป UNDANG NO.8 TAHUN 1981 DAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL.SKEP/1205/IX/2000 TENTANG REVISI HIMPUNAN JUKLAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN FIKSI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN ORANGUTAN UNTUK DIJADIKAN MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK PISTOLE BAGI NARAPPIDANA YANG DIBINA DI RUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TENTANG SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU SINDIKAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA (AIRSOFT GUN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI BADAN PEMERIKSAA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN PERANAN PENDAMPING PSIKOLOG DALAM TINDAK PERADILAN ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi lembaga konsinyasi dalam sengketa antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam kerangka Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI MEDIATOR DALAM RANGKA MENEGAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi pajak yang mengatur sebagai upaya peningkatan penanaman modal asing di daerah dihubungkan dengan UU no. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGANTISIPASI KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BOUKSIT DI KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MOGOK KERJA AKIBAT PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PT. INTI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEKERJA ATAS UPAH DALAM HAL PERUSAHAAN MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN-UNDANG UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TANTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG JO. UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Pekerja atas Upah Dalam Hal Perusahaan Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI BAGI TERPIDANA MATI TIBO DKK DALAM HAL DITEMUKANNYA NOVUM DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGELOAAN DARATAN PERAIRAN PEDALAMAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UU PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DALAM NIKAH WISATA ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI GOLONGAN PASIEN MISKIN ATAU TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKITPEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Pemberian Restitusi Terhadap Korban Trafficking Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Ham

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH SUNDULAN SECARA BIPARTIT ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENJATUHAN TINDAKAN LATIHAN KERJA KEPADA TERDAKWA DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENYERAHAN BARANG SITAAN DARI PENYIDIK KEPADA RUPBASAN SERTA TANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA BARANG SITAAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DI RUPBASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAEREAH DALAM PENGALOKASIAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KEPADA KLUB SEPAKBOLA PESERTA LIGA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DITITIPKAN DI BADAN HUKUM YAYASAN DAY CARE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Upah Minimum Kabupaten Dalam Meningkatkan Produktivitas Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI TERHADAP PENGATURANBIDANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pemilihan Gubernur Secara langsung oleh Rakyat Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 049/PID-VIII/2010 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG RI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PERKARA KORUPSI SISMINBAKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS PEMBERLAKUAN PROSES ASSESMENT DALAM SISTEM REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA APLIKASI PEMBUKAAN REKENING NASABAH BANK ICB BUMIPUTERA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM REALISASI KREDIT PADA BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN ATAS TANGGUNG JAWAB DALAM PEMENUHAN PELAYANAN PURNA JUAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog